PA BIRRUL WALIDAIN MEMBANGUN MUSHALLA

gotong royong jamaah


KM. Krens Lotim. Tanggal 20 Mei 2010 yang lalu gedung PA Birrul Walidain NW Rensing diresmikan penggunaannya oleh Gubernur NTB pada saat Milad X Yayasan Pondok Pesantren, yang menelan biaya Rp 450 juta. Dan pada saat ini sudah mulai pelaksanaan pembangunan satu buah mushalla dengan ukuran 13 x 8 M2 yang diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 275 juta. Dana tersebut sebagian besar berasal dari uluran tangan jamaah Nahdlatul Wathan dan beberapa donatur.
H. Rumawang sebagai penaitia dan sekaligus bendahara Panti asuhan mengatakan : ” mudahan bisa kita tempati untuk shalat taraweh pada Ramdhan tahun ini “. Sementara sekretaris Panti ( Muh. Amin, S. Pd. ) menjelaskan kalau program Panti selama ini berjalan dengan lancar walau pembangunan masih membutuhkan biaya besar tegasnya.
Setelah pembangunan mushalla rampung, pengurus merencanakan program lain yaitu : pembuatan sumur, penambahan MCK dan pemasangan aliran listrik yang selama ini masih ngalir dari tempat lain.
Pengurus panti berharap kepada seluruh masyarakat agar peduli terhadap anak yatim piatu sehingga apa yang dinikmati oleh orang yang mempunyai kelebihan harta bisa juga dinikmati oleh mereka yang ditampung di panti ini.
(MA).

Iklan

Guru Honorer Dijamin Menjadi CPNS Oleh Mendiknas

Guru Honorer Dijamin Menjadi CPNS Oleh Mendiknas
May 6th, 2011

Mendiknas Muhammad Nuh.

Kabar gembira… Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menjamin pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2011 ini.

Mendiknas menyatakan, setiap tahunnya selalu ada formasi pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Karena itu,Nuh meminta agar para guru honorer tidak khawatir, terutama terkait belum berubahnya status kepegawaian. Selama ini, ujarnya, pemerintah selalu membuka lowongan PNS untuk yang baru lulus dan pengangkatan pengajar yang selama ini sudah dipekerjakan oleh instansi pemerintah. Namun, jelas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini, pengangkatan guru honorer tetap harus mengacu pada beberapa persyaratan.Terutama, berdasarkan Undang- Undang (UU) No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi guru honorer agar dapat diangkat PNS adalah kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma (D4). “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik,kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,” tegas Nuh di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Jakarta, kemarin. Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini mengatakan, persyaratan itu merupakan prinsip dasar pengangkatan guru honorer.

Meski Kemendiknas menghargai tuntutan kesejahteraan guru honorer, pengangkatan itu tidak dapat otomatis dilakukan. Berbeda dengan sebelum adanya UU Guru dan Dosen, di mana pengangkatan guru honorer menjadi PNS dapat dengan mudah dilakukan tanpa ada kualifikasi. Berdasarkan data Kemendiknas, pengangkatan guru honorer menjadi PNS tidak akan melewati tenggat waktu 2015. Sebab, tahun itu semua guru sudah harus bersertifikasi dan bergelar S1 ataupun D4.Meski demikian, menurut Mendiknas, pengangkatan tidak dapat dilakukan sekaligus pada tahun yang sama. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal mengungkapkan,Kemendiknas akan menaikkan kuota sertifikasi guru pada 2011 ini menjadi 50%, atau sebesar 300.000 dari 200.000 orang. Untuk memperlancar proses itu, maka anggaran tunjangan profesi pada 2015 juga dinaikkan menjadi Rp60 triliun. Sertifikasi guru, jelas Fasli, sangat berguna untuk mengambil tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok. Pada 2007, tunjangan profesi telah disalurkan dari pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing guru penerima.

Sedangkan pada 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing dinas pendidikan provinsi. Kemudian,mulai 2010 tunjangan profesi bagi sebagian guru PNS daerah dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor Dinas Pendidikan kabupaten/kota masingmasing. Sebelumnya Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengatakan, pada 2011 jumlah guru honorer yang akan dinaikkan statusnya menjadi PNS mencapai 160.000 orang. Kemudian, pada 2012 jumlah guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS mencapai 720.000 orang. Sementara itu, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menilai, perhatian pemerintah terhadap guru honorer sangat rendah.

Sebab, hingga kini masih ada ratusan ribu guru yang berstatus honorer. Banyaknya jumlah guru honorer yang belum diangkat ini disebabkan kekacauan data administrasi yang dimiliki pemerintah. “Seharusnya, pengangkatan itu dapat dilakukan pada tahun lalu namun tenggat waktu pendataan yang sedianya harus selesai Agustus 2010 terpaksa molor hingga tahun ini,” tegasnya. Ref : neneng zubaidah-sindo
Related Posts :

Kemenag RI ( MA )

Pesisir Pantai LH Saat Ini

Ponggawa Krens ketika Berkunjung ke LHJalan-Jalan Menuju Suryawangi

Pengguna Jalan yang Terjebak Jalan yg Rusak

Krens Lotim. Labuhan Haji merupakan daerah wisata di bagian Timur kota Selong, panorama alam yang dihiasi jejeran dagangan para pedagang menghiasi indahnya

Ombak yang Menghempas

pantai tersebut. Apalagi dermaga Labuhan Haji yang kini telah beroperasi menambah ramai tempat ini. Namun apa yang terlihat saat ini bukanlah seperti yang

Jalan Sebelum Rusak

Pantai LH

kita bayangkan, karena di bagian Utara pantai ini yang menuju ke arah Suryawangi jalan-jalan di pinggir pantainya ambruk total akibat ombak.

Hempasan ombak yang sangat kuat tiap menit tak urung membuat jalan-jalan ini ambruk total. Biaya berjuta-juta untuk membangun lokasi ini habis tersapu air, hilang bersama jilatan ombak. Padahal potensi ke depan daerah ini sangat menjanjikan. Seperti yang diceritakan Inak Minah sebut saja namanya demikian, warga Labuhan Haji, tahun-tahun sebelumnya sebelum dermaga ini ada, kita capek sekali menawarkan tanah kita untuk dijual Rp700.000,-/are kepada orang, akan tetapi saat ini kami semua yang ada dipinggir pantai ini tidak mau menjual tanah kami kalau tidak seharga Rp20 juta per are.Bahkan pada saat ada acara dari ongkos parkir saja saya bisa mendapatkan Rp500.000,- setengah hari, imbuhnya. Kami berharap untuk selanjutnya pemerintah Lombok Timur lebih banyak memperhatikan nasib kami dengan terus memelihara kawasan pantai supaya lebih menambah minat para pengunjung untuk berekreasi ke tempat ini. ( SaifZuhri )